Kenapa Mesti Bahasa Ibu ?

Bahasa Ibu atau dalam sebutan lainnya adalah Mother Tounge.
Dulu semasa di SMP, saya sempat kurang paham dengan istilah Bahasa Ibu tersebut ketika Guru Bahasa Indonesia menjelaskan. Kenapa mesti Bahasa Ibu ? Kenapa bukan Bahasa Bapak, kemana Bahasa Bapak ? Pertanyaan khas anak SMP.

Betapapun Guru Bahasa saya memberikan penjelasan tentang Bahasa Ibu, tetap juga belum memuaskan saya. “Nanti juga setelah dewasa dan menjadi orangtua kamu akan paham,” ujar Guru saya itu akhirnya.

Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang kedua orangtua berlainan suku; bapak suku Banjar dengan ibu berdarah Bugis. Dalam keseharian di keluarga semasa kecil, saya sudah terbiasa berkomunikasi dalam dua bahasa yang berbeda; berbahasa Banjar ke bapak, berkomunikasi dalam bahasa Bugis ke ibu.

Waktu keseharian saya lebih banyak bersama ibu daripada bapak, otomatis saya lebih banyak berkomunikasi dengan ibu yang berbicara kepada anak-anaknya dalam bahasa sukunya.

Meskipun kemudian lingkungan sekolah dan pergaulan sehari-hari di masyarakat lebih dominan menggunakan bahasa bapak saya, tak menjadikan bahasa ibu saya hilang begitu saja. Saya tetap saja berkomunikasi dalam Bahasa Ibu kepada mereka yang kebetulan berasal dari suku yang sama dengan ibu saya.

Setelah sekian puluh tahun sejak pertanyaan saya ke Guru saya itu, akhirnya saya paham apa itu Bahasa Ibu. Saya sudah menemukan jawabannya.
Seorang istri saya yang lahir dari keluarga bapak berasal dari suku Batak dengan ibu berasal dari suku Banjar; istri saya ini sama sekali tak mengerti bahasa bapaknya (Batak), dia sehari-hari berkomunikasi dalam bahasa Banjar dan bahasa Indonesia. Ini dikarenakan semasa kecilnya dia lebih banyak bersama ibunya dan berkomunikasi dalam bahasa ibunya.

Putri bungsu saya yang beribukan wanita Manado (maaf, saya berpoligami), dalam kesehariannya berkomunikasi dalam bahasa Banjar meski ibunya sering kali tak mau mengalah tetap berkomunikasi dalam bahasa Manado. Kenapa ?
Putri bungsu saya itu sejak masih bayi sudah diasuh oleh seorang wanita dari suku Banjar yang menjadi tetangga dekat kami. Oleh ibu asuhnya itu putri saya diajari berbicara dalam bahasa Banjar, sementara ibu kandungnya atau istri saya sibuk setiap harinya berkerja di luar rumah.

Jadi pengertian yang saya peroleh tentang Bahasa Ibu adalah; bahasa pertama atau utama yang diajarkan oleh seseorang yang bertindak sebagai ibu bagi seseorang yang diasuhnya. Bahasa Ibu tidak harus berasal dari ibu kandung yang melahirkan, juga bisa berasal dari siapa pengasuhnya. Andai saja sejak kecil saya atau anda diasuh oleh seseorang yang berbahasa inggris setiap harinya, maka Bahasa Ibu saya dan anda adalah Bahasa Inggris.

Iklan

Pret, Perhiasan Itu Bukan Milik Pribadi

Saya sempat kaget mendengar berita dari beberapa stasiun telepisi yang menyebut adanya kehilangan barang berharga didalam tas bagasi di Bandara Soetta Banten. Dan jumlah kerugian dari kehilangan barang berupa perhiasan berharga dan jam mahal merk Rolex itu ditaksir senilai sekitar Rp 16 milyar. Belakangan informasi dari beberapa media justru senilai Rp 20 milyar.

Yang tak kurang kagetnya adalah barang-barang berharga tersebut dibawa oleh istri dari seorang perwira polisi yang bertugas di Polda Kalimantan Barat.
Hebat benar saya pikir perwira tersebut yang menurut pemberitaan media bernama AKBP Idha Endi Prasetyono, Kasubdit III Dirnarkoba Polda Kalimantan Barat.

Pemberitaan di media pun kemudian direspons dan dibantah oleh pihak Mabes Polri. “Itu istrinya yang bawa perhiasan milik keluarga istri. Jadi bukan milik perwira di Polda Kalbar itu,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie kepada detikcom, Minggu (5/1/2014).

Dan nilai perhiasan tersebut dikatakan hanya senilai Rp 500 juta, dan milik keluarga sang istri pula, yang akan digunakan untuk pernikahan adik sang istri.
AKBP Idha Endi Prasetyono sebelumnya mengakui perhiasan itu milik pribadi. Dia menyebut nilai perhiasan tersebut Rp 500 juta.

“Tolong diluruskan ya, nilai perhiasan itu tidak sampai Rp 20 milliar, hanya mencapai Rp 500 juta saja berupa emas,” ujar Prastyono.

Rasanya saya mau muntah saja membaca berita sanggahan tersebut. Bukan saya negative thinking. Namun jika melihat kehidupan para oknum kepolisian di daerah saya, maka saya sulit sekali percaya kalau barang-barang berharga tersebut bukan milik pribadi.

Di daerah saya di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, anggota polisi yang berpangkat Bintara Tinggi saja ada yang memiliki mobil pribadi merk Jeep Rubicorn dan punya motor gede (Moge) bermerk Ducati, disamping rumah pribadi yang lumayan besar dan bagus. Beberapa anggota lainnya yang berpangkat tergolong tinggi di lingkungan Polres; ada yang pakai Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Turbo, Mitsubishi Pajero Sport, Honda CRV, kalau sekelas Toyota Avanza dan Honda Jazz sudah pasaran. Jika tak percaya silakan datang ke daerah saya, nanti saya tunjukkan siapa saja mereka itu.

Anggapan terhadap para pejabat di Kepolisian enak cari duit, agaknya tak bisa dengan mudah ditepis begitu saja dari kebanyakan orang di negeri ini. Apalagi yang bertugas di Polda yang berada di Kalimantan, mau di Polda mana saja di pulau terbesar ketiga di dunia ini; sama enaknya untuk mengumpulkan duit (jika mau, tapi mustahil menolak).

Saya kira dengan adanya kejadian di Bandara Soetta tersebut, KPK mesti bereaksi untuk menelisik kebenaran dari bantahan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri itu terkait anggotanya. KPK jangan mudah begitu saja percaya.

Sanksi Legal Diskriminatif Antara Pertambangan dan Kehutanan

Jika bicara tentang penggundulan hutan, yang terbayang dalam benak kita semua adalah perambahan dan penebangan hutan yang kemudian menimbulkan erosi serta dampaknya banjir.

Pernahkah bayangan kita berpindah kepada aktivitas pertambangan yang justru lebih dari sekedar penggundulan hutan, apalagi aktivitas tambang dengan sistem tambang terbuka (open pit).

Aktivitas perambahan dan penebangan hutan baik yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) maupun HPHTI (Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) serta perusahaan perkebunan maupun aktivitas ilegal; menebang pepohonan yang berada diatas lahan, namun masih menyisakan anak atau bibit pepohonan serta tanaman perdu lainnya yang akan tumbuh kembali.

Tapi yang terjadi dengan aktivitas pertambangan, tanah dikeruk ribuan bahkan mungkin jutaan meter kubik untuk menemukan deposit mineral yang diinginkan; pepohonan tercerabut hingga ke akarnya, bibit pepohonan serta tanaman perdu dan semak belukar turut lenyap.

Yang sangat mengenaskan lagi adalah pasca tambang. Bekas-bekas galian yang berbentuk kolam besar dan danau, dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja tanpa ditutupi kembali atau direklamasi. Bekas-bekas tambang yang membuat bopeng muka bumi ini nantinya akan menjadi penampung air hujan yang debitnya sangat besar, lalu luber, mengalir ke dataran-dataran rendah maupun sungai di sekitarnya; hasilnya tak pelak lagi adalah bencana banjir yang difasilitasi alam karena ulah manusia.

Dengan kerusakan alam ataupun lingkungan hidup yang lebih besar akibat aktivitas tambang daripada perambahan dan penebangan hutan, ternyata sanksi legalnya justru lebih berat yang terkait dengan perambahan dan penebangan hutan secara ilegal (illegal logging).

Sanksi legal dari aktivitas illegal logging selain para pelakunya dikenakan hukuman penjara, barang bukti berserta peralatan pendukungnya disita dan dimusnahkan. Sedangkan pada aktivitas illegal mining justru ringan; hanya para pelakunya saja yang dikenakan penjara.

Sangat kontras diskriminasi dalam hal penerapan sanksi antara kedua aktivitas diatas. Jika penetapan sanksi legal di bidang kehutanan dapat meminimalisir praktik illegal logging, maka di bidang pertambangan justru sebaliknya; makin menggilanya praktik illegal mining. Ditambah dengan keberadaan para oknum dibalik praktik illegal mining, maka klop; tunggu saja kehancuran daerah-daerah yang menyimpan deposit mineral utamanya batubara dan bijih besi.

Pemberantasan Korupsi Semesta

Ada sesuatu hal yang menarik pada tayangan Mata Najwa yang ditayangkan di Metro TV pada Sabtu Malam (4/1/14). Setidaknya itu yang dapat saya tangkap sebagai sebuah ide dan gagasan yang menarik dilontarkan oleh seorang Anies Baswedan.

Tayangan Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab, kali ini berjudul Penebar Inspirasi, menghadirkan 5 tokoh; Abraham Samad (Ketua KPK), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Anies Baswedan, Joko Widodo atau Jokowi (Gubernur DKI Jakarta), dan Jusuf Kalla yang kini menjabat sebagai Ketua PMI.

Menjawab pertanyaan Najwa Shihab terkait apa yang akan dilakukan Anies Baswedan andai dirinya jadi Ketua KPK. Anies dengan lancar menjawab, pemberantasan korupsi tidak akan dia jadikan semacam program. Dia justru akan menjadikan pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh rakyat semacam pemberantasan korupsi semesta, mungkin jika di jaman Orde Baru semacam Hankamrata (Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta).

Menurut Anies Baswedan, rakyat bisa ikut terlibat atau melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi. “Misalkan rumah pribadi gubernur di daerahnya besar dan megah, dengan peralatan yang dimilikinya rakyat bisa memoto rumah tersebut, lalu meng-upload-nya ke KPK,” kata Anies.

Kita ketahui bersama KPK hanya berada di Jakarta, di ibukota negara. KPK tak seperti BPK yang memiliki perwakilan di daerah. Disamping itu keterbatasan personil KPK yang terbatas menjadikannya terbatas pula dalam melacak dan menangani permasalahan terkait korupsi.
Nah, dengan adanya keterlibatan tiap individu rakyat, paling tidak KPK bisa punya gambaran dan tujuan yang pasti untuk memulai pelacakan terhadap hal-hal yang terkait korupsi.

Saya kira ide dan gagasan Anies Baswedan ini bisa menjadi pertimbangan KPK yang kebetulan Ketuanya juga ikut mendengar langsung. Yang penting sebenarnya bukan sebagus apa sebuah ide atau gagasan, namun seberapa mungkin bisa dilaksanakan sesuai harapan. Akhirnya semua kembali kepada niat dan keinginan semua pihak untuk menjadikan negeri ini lebih baik; terbebas dari koruptor minimal menekannya untuk tidak menggila.

Imam Mahdi; Melawan Pedang Dengan Lidi

Menjelang hari kiamat tiba, Imam Mahdi akan turun ke dunia diantara umat Islam. Sedangkan musuhnya juga sama turun ke dunia; Dajal untuk memimpin para orang-orang kafir melawan umat Islam.

Imam Mahdi ini adalah Nabi Isa AS yang diangkat oleh Tuhan ke langit untuk menghindarkannya dari peristiwa penyaliban oleh karena pengkhianatan salah seorang muridnya bernama Yahudza (Yudas Iskariot).

Dengan tekun kami mendengarkan cerita guru agama kami waktu itu di sebuah SD di pelosok Kalimantan. Kami selalu antusias mendengarkan beliau bercerita; seputar kehidupan para Nabi dan Rasul, isra mi’raj, dan peperangan di masa Rasul Muhammad SAW. Karena minimnya buku-buku bacaan untuk para murid, tentu saja kami sangat senang mendengarkan beliau bercerita.

Menurut cerita guru kami itu, umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi mengalami kemenangan melawan pasukan kaum kafir yang dipimpin oleh Dajal. Dajal sendiri digambarkan sebagai seorang sosok manusia yang tinggi besar dengan rambut tegak (mungkin seperti promotor tinju Don King), dan bermata buta sebelah (Banjar; picak). Dan hebatnya lagi, dalam perang melawan pasukan kafir tersebut, umat Islam hanya menggunakan lidi sebagai senjatanya, sedangkan pasukan kafir menggunakan pedang yang sangat tajam, betul-betul hebat. Kami semua waktu itu berdecak kagum membayangkan betapa sangat hebatnya umat Islam, dan kekaguman kami terhadap sosok Imam Mahdi.

Cerita guru agama itu selalu kembali seperti terngiang di telinga bila mendengar nama Imam Mahdi maupun Nabi Isa AS. Namun jika semasa anak-anak percaya begitu saja dengan cerita tersebut, kini tentu berbeda. Cerita tersebut tak ubahnya sebuah dongeng seperti karangan Hans Christian Andersen, sangat sulit dinalar oleh logika dan rasio orang dewasa.

GEPAK; Kebangkitan Pemuda Kalimantan?

Akhir-akhir ini santer terdengar nama sebuah organisasi massa bernama GEPAK (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) khususnya di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Organisasi tersebut juga ikut meramaikan dunia maya dengan banyaknya postingan oleh para anggotanya di jejaring sosial Facebook.
Melihat fenomena ini apakah pertanda mulai bangkitnya kearifan lokal oleh para pemuda di pulau ketiga terbesar di dunia ini jika tidak ingin dikatakan kebangkitan kedaerahan atau sukuisme ?

Jika bicara terkait pemuda asli Kalimantan, maka tak pelak lagi merujuk kepada suku-suku yakni Banjar, Dayak dan Kutai. Adapun keberadaan suku Melayu dan Paser sudah terwakili oleh keberadaan 2 suku terbesar di Kalimantan; Melayu dimasukkan kedalam suku Banjar, dan Paser terwakili oleh suku Dayak.

Yang membuat organisasi massa tersebut masih berbau Indonesia adalah namanya yang menggunakan Kalimantan bukan Borneo. Kemungkinan para pencetus gerakan itu memahami sebutan antara Kalimantan dan Borneo. Sebutan Kalimantan diperuntukkan bagi 2/3 wilayah pulau mirip bentuk wayang Semar ini yang dikuasai Indonesia. Sedangkan sebutan Borneo untuk keseluruhan pulau termasuk 1/3 bagian yang dikuasai Malaysia dan Brunei. Sebutan Borneo sendiri dulunya oleh Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris.

Dan dengan mengatas namakan Pemuda Asli Kalimantan, tentu saja yang berhak dan bisa diterima menjadi anggota adalah yang secara patrilineal memiliki darah dari ketiga suku terbesar di Kalimantan tersebut.

Setelah saya cari-cari perihal GEPAK ini, ternyata organisasi massa ini sudah berjalan selama 12 tahun. Kiprahnya lebih banyak di wilayah Kalimantan Timur. Adapun di wilayah Kalimantan Selatan, setahu saya munculnya GEPAK ini pada 2013 lalu. Sedangkan di wilayah Kalimantan Tengah, Barat dan Utara, saya brlum mengetahui kiprah mereka. Yang jelas tujuan dari organisasi massa ini untuk mengamankan SDA pulau Kalimantan yang sangat besar, dan menjaga serta melestarikan adat istiadat lokal.

Menjelang perhelatan politik akbar di April 2014 nanti, semoga saja GEPAK dapat menjaga netralitasnya untuk tidak menjadi underbow Parpol tertentu. Dan tak kalah pentingnya GEPAK mampu menjaga ketenteraman Kalimantan di tengah-tengah perkembangan daerah yang terus melaju diantara multi dimensi.

Angan Jembatan Penghubung Daratan Kalimantan Dengan Pulau Laut

Sejak tahun 2010 sudah ada perencanaan dari Pemkab Kotabaru dan calon donatur PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) guna membangun jembatan yang menghubungkan antara daratan Pulau Laut dimana terletak ibukota Kabupaten Kotabaru Kalsel dengan daratan pulau Kalimantan dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kotabaru berada.

Semula panjang jembatan direncanakan 3,5 kilometer, namun dikarenakan untuk menghindari kawasan cagar alam di sekitar lokasi, panjang jembatan berubah menjadi 3,6 kilometer.
PT SILO selaku penyandang donasi rencana pembangunan jembatan yang akan menghabiskan dana sekitar Rp 2 trilyun itu bukan tanpa sebab. PT SILO yang bergerak dalam bidang pertambangan bijih besi di Pulau Sebuku (salah satu kecamatan di Kotabaru) ini meminta konpensasi ijin eksploitasi daratan Pulau Laut untuk tambang batubara. Dan menurut pihak Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru, mereka sudah memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Operasi Produksi. Ini artinya pihak PT SILO sudah siap action melakukan penambangan. Namun hingga kini PT SILO belum action, masih menyelesaikan Analisis Dampak Lingkungan.

Rencana pembangunan jembatan yang melintasi Selat Laut yang sering dilayari kapal-kapal besar terutama pengangkut batubara, serta ramai dengan lalulintas tongkang bermuatan emas hitam ini, kembali mencuat dengan adanya pemberitaan pihak Pemkab Kotabaru mengusulkan dana pembangunannya dari APBN dan APBD Propinsi Kalsel. Salah seorang anggota DPRD setempat menganggap wajar bila didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemprop, karena kontribusi Kotabaru yang cukup besar mengisi pundi-pundi kas kedua level pemerintahan itu.

Lalu bagaimana dengan dana anggaran yang dipersiapkan PT SILO untuk keperluan pembangunan jembatan tersebut ? Beberapa pihak menyebut bisa saja digunakan untuk keperluan membangun fasilitas umum lainnya. Sementara itu ada pula pihak yang menuding pembangunan jembatan itu sarat dengan berbagai kepentingan politik menjelang Pemilu April 2014 mendatang.

Masyarakat Kabupaten Kotabaru pasti tak berharap macam-macam selain jembatan tersebut cepat terealisasi pembangunannya. Sebab dengan adanya jembatan itu terbentang diatas Selat Laut, akan memudahkan warga pergi ke pusat kabupaten untuk mengurus berbagai ke keperluannya. Selama ini warga mengandalkan kapal motor penyeberangan (ferry) untuk tiba di daratan Pulau Laut. Selain itu bisa menggunakan kapal motor dan speedboat.

Jika dana pembangunan jembatan tersebut diusulkan dibiayai dari kocek APBN dan Pemprop, ini artinya akan ada kajian baru yang tentunya memakan waktu. Bukan masalah waktu yang menunda angan warga di Kabupaten Kotabaru, namun apakah usulan tersebut diterima ? Jika tidak, maka angan jembatan yang menghubungkan antara daratan pulau Kalimantan dengan daratan Pulau Laut hanya tinggal cerita fiksi saja.